Kebrilianan Ir. Asrun, M.Eng. Sc telah terlihat sejak kecil. Mulai dari pendidikan dasar hingga menengah  pria kelahiran Kendari, 26 April 1961, ini selalu meraih juara satu. Prestasinya itu menyebabkannya berpeluang melanjutkan pendidikan tinggi tanpa tes di Fakultas Kedokteran, atau di Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Akhirnya, hatinya dimantapkan menjadi seorang engineering, karena melihat titel Ir (Insinyur) yang melekat pada Presiden Pertama RI, Ir Soekarno. Padahal, ia semula memilih jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unhas, Makassar hanya kerena melihat jurusan itu banyak diminati mahasiswa. Meski begitu, Asrun akhirnya mencatatkan dirinya menjadi salah satu dari enam mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Unhas,  angkatan tahun 1980, yang tercepat menyelesaikan studi. Hanya sekitar 4,5 tahun gelar Ir diraihnya.

    Setamat pendidikan tinggi, Asrun kembali ke Kota Kendari, Sultra, dengan mendaftarkan diri sebagai pegawai harian di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sultra. Setahun lebih Asrun tercatat sebagai pegawai harian. Pada bulan Maret 1987, Asrun lolos tes dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai seorang pegawai Asrun telah mendapat penghasilan yang memadai waktu itu. Namun itu tak membuat Ir Asrun puas. Asrun sadar betul, untuk bisa berkompetisi dalam meniti karier haruslah ditunjang dengan kemampuan lebih. Dia pun bertekad melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata Dua (S2). Apalagi, saat itu belum ada putra daerah yang menyandang S2 bidang Engineering. Seiring niat tulusnya, ternyata terbuka kesempatan melanjutkan pendidikan S2 ke Australia. Untuk mengasah kemampuan Bahasa Inggris, Asrun pun memanfaatkan kesempatan kursus bahasa Inggris selama tiga bulan di Bandung, dan lima bulan di Australia. Sebulan setelah kembali dari kursus Asrun mendapat panggilan tes program beasiswa S2 dari Departemen PU. Alhamdulillah, dari 300 peserta tes terjaring sebelas orang termasuk Asrun, untuk melanjutkan pendidikan S2 ke UNSW Sydney, Australia.  

Tahun 1985, Asrun akhirnya meraih S2 Teknik Struktur spesialis bidang "Long Span Bridge" (Jembatan Bentang Panjang). Untuk diketahui, meraih gelar M.Eng.Sc di UNSW Sydney Australia, bukanlah perkara mudah. Sebab, bila tiga mata kuliah gugur, maka di out dari UNSW Sydney Australia.  

    Sekembali dari menuntut ilmu ayah dari dua orang anak masing-masing Asrizal Pratama Putra (Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara) dan Adriatma Dwi Putra (Mahasiswa Teknik Sipil Unversitas Parahyangan) dari pernikahannya dengan Dra. Hj. Sri Yastin (Pegawai di Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari), ini langsung mengabdikan keahliannya. Sejumlah jabatan pun dilaluinya yakni; Pimpro pemeliharaan jalan dan jembatan selama 12 tahun, Kasi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan DPU Sultra, Kepala Subdinas Bina Marga DPU Sultra, Kepala Subdinas Pengembangan Industri Dinas Perindag Sultra, Kabid Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Kendari, dan terakhir sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Kendari.

    Tak pernah lepas dari jabatan dan mencatat prestasi di bidang tugasnya, tak membuat Asrun berhenti dalam mengembangkan kemampuannya. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kendari tahun 2007 lalu, Asrun berpasangan dengan Musadar Mappasomba, SP MP sebagai wakilnya ikut bertarung. Hasilnya, Asrun-Musadar tercatat sebagai Walikota dan Wakil Walikota pertama yang dipilih langsung oleh rakyat di Kota Kendari. Mengapa Asrun akhirnya mengembangkan pengabdiannya di jabatan politik, dan apa pandangannya soal pembangunan jalan di daerah, kontributor Majalah Jalan dan Transportasi (MJT) sengaja mewawancarainya untuk anda.  

    Sebagai seorang PNS tentu adalah hal membanggakan bila kita bisa memberikan nilai lebih dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Apalagi, bila tanggung jawab itu memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung. Sewaktu mengabdi di DPU Sultra misalnya, saya banyak terlibat dalam pembangunan jalan di Kota Kendari.  Gubernur La Ode Kaimoeddin waktu itu mempercayakan kepada saya menyukseskan pembangunan dan pembukaan jalan di Kota Kendari, yang dikenal sebagai kota yang hanya memiliki satu jalan. Alhamdulillah, kini Kota Kendari boleh bangga karena telah memiliki banyak jaring jalan.

    Hal lain adalah, pengembangan sistim jaring jalan nasional di daerah ini. Dulunya, jaring jalan nasional di Sultra hanya kurang lebih 615 KM, namun ketika menjadi kepala Bina Marga DPU Sultra, saya mempropous dengan segala argumentasi dan proposal yang bisa meyakinkan Depertemen PU, akhirnya  alhamdulillah bisa menjadi 1280 KM. Dampaknya, sejumlah jalan kabupaten akhirnya menjadi jalan nasional. Misalnya, dari Baubau ke Buton Utara, dari Kota Kendari ke Amolengu, Kolono, Konsel. Dampak lainnya adalah, pembangunan jembatan di daerah yang dilalui jalan nasional itu juga ditangani nasional melalui alokasi dana APBN.

    Selain mengabdikan diri sebagai pegawai di Dinas PU Sultra, saya juga pernah menjabat Kepala Dinas Bangunan dan Tata Kota Kendari. Di posisi itu, saya berhasil mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 300 persen lebih.    

    Ya, saya benar-benar happy melaksanakan pekerjaan teknis itu. Namun, memang ada yang mengganjal saya selama ini yakni, kebijakan politik yang selalu lebih utama dari pertimbangan teknis. Kadang-kadang kita ingin penyelesaian masalah itu begini secara teknis, tapi kebijakan pilitik kita harus melihat seperti itu. Hal itu mendorong saya bahwa, ternyata tak cukup hanya menjadi seorang engineer. Sebagai engineer kita hanya semacam tukang masak saja. Tetapi, penentu mau dimasak apa, itu adalah pejabat politik. Itulah yang mendorong saya untuk ikut berkompetesi di dunia politik, meskipun saya bukanlah seorang politisi. Dengan basic seorang teknis dan kini mengendalikan kebijakan politik, maka saya berharap bisa menyerasikan kebijakan politik dan teknis. Misalnya, kalau ada dream yang secara teknis bagus, dan posisi kita secara politik bagus, maka tentu bisa serta merta kita wujudkan.

    Saya memang sejak awal ada planning ke arah itu. Buktinya, sewaktu saya masih menjadi Kepala Sudinas Bina Marga DPU Sultra, saya juga mendaftarkan diri menjadi Bupati Konawe. Itu sebenarnya menjadi pembelajaran, untuk mengetahui jejak-jejak yang akan dilalui nantinya untuk menduduki jabatan politik itu. Tiba-tiba dalam perjalanan karier saya dipercaya menjadi Kepala Dinas Bangunan dan Tata Kota Kendari. Di posisi itu, peluang kita melakukan sosialisasi dengan warga kota dan melakukan penataan kota bisa kita wujudkan. Artinya, bahwa kebijakan teknik selalu di bawah dari pengambil kebijakan politik, itu saya telah sadari dari awal.   

    Ini memang menuntut kita untuk penyesuaian. Selama ini, saya banyak berhadapan dengan masalah teknis dan benda mati, namun sekarang berada di arena dengan interaksi sosial begitu tinggi. Tapi, itu memberi saya banyak hal, karena kemarin pemilihan langsung. Dengan begitu, saya banyak belajar dalam berinteraksi secara sosial. Memang itu belum memadai, tapi memang kita harus banyak belajar dalam berinteraksi. Tapi, insyah Allah, maintor kita nantinya kita bisa wujudkan.

    Sebagai seorang engineer tentu saya memiliki ketajaman dalam melihat hal-hal yang menurut saya tak mungkin dikerjakan orang, tentunya yang berkaitan dengan engineer, baik itu struktur jalan, jembatan dan bangunan apa pun itu. Artinya, orang harus bisa berargumentasi dulu dengan saya. Jadi, saya bisa secara tajam melihat apakah ini bisa menguntungkan buat daerah atau tidak dari segi engineering, dan itu kadang sulit dianalisis orang, kecuali orang yang punya kompetensi dan berkecimpung di situ.

    Hanya memang, menjadi wali kota menuntut kita tahu banyak hal meskipun sedikit. Namun seperti saya tegaskan diawal tadi bahwa, saya ingin ada keserasian kebijakan teknis dan pertimbangan politik.

    Bila ada yang menilai seperti itu, silahkan saja. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa, banyak pengambil kebijakan politik adalah engineering. Presidan partama RI, Ir Soekarno itu seorang engineering. Demikian juga Presiden BJ Habibie, lebih engineering lagi. Di luar negeri juga banyak pemegang kendali pemerintahan berasal dari basic engineer.

    Saya melihat bahwa, di kota ini distribusi penduduk sangat timpang. Sekarang ini yang berkembang kan hanya di sisi utara Teluk Kendari. Ke depan, salah satu instrumen kita agar berkembang wilayah-wilayah ini adalah, bagaimana agar kita membangun jaring-jaring jalan. Salah satunya adalah, saya akan bangun Outter Ring Road (Jaringan jalan di sisi luar kota). Jalan Kendari-Kolaka misalnya, sekarang ini begitu padat, karena penduduk sudah tinggal di sisi jalan, dan itu satu-satunya akses jalan dari luar kota. Jadi, jalan itu sudah tak refresentatif lagi menampung padatnya kendaraan. Karena itu, saya ingin membuat jalan memutar dari Totombe ke Abeli melingkar hingga ke pintu gerbang Ranomeeto. Nantinya, trayek angkut dari Kolaka kita alihkan masuk ke Totombe, melewati Abeli Dalam hingga ke gerbang kota, sekaligus menampung kendaraan dari Ranomeeto dan Konsel umumnya. Rencananya, kita bangun terminal di belakang Perumahan Latjinta di perbatasan Kota-Konawe Selatan.

    Pembangunan jalan juga kita akan teruskan dari perbatasan kota di Kecamatan Baruga-Ranomeeto terus menerobos Wilayah administratif Pemkab Konsel di sekitar Markas Brimob hingga ke jalan yang melintasi Nanga-nanga.

    Harus diingat, kalau bicara pembangunan  seharusnya kita tak bicara ego sektoral, tapi bagaimana agar daerah ini bisa terbangun secara bersama. Karenanya, saya juga sudah koordinasi dengan Bapak gubernur terkait hal itu. Untuk terminal misalnya, harusnya Kota Kendari yang memiliki terminal, karena daerah orang tujuannya ke kota. Lagi pula, bila dibangun di Konsel tentu tak akan berkembang. Jadi, batas-batas administratif jangan terlalu dipersoalkan, kan Ranomeeto dan Konda  nantinya bisa semacam Jabotabek, tinggal buat aturan dan komitmen.

    Sekali lagi, ke depan ini tak relevan lagi kita bicara masalah batas-batas administratif, yang dapat menghambat pembangunan. Makanya, ketika gubernur ingin memindahkan Rumah Sakit ke Ranomeeto, Konsel, saya silahkan saja. Toh juga dari Kota Kendari bisa kita rujuk ke sana.

    Demikian juga jalan di perbatasan kota-Ranomeeto kita tembuskan ke Jalan di Nanga-nangga itu akan melintasi wilayah Konsel, tapi jangan batas administratif itu menghambat dalam membangun. Sebab, jalan itu merupakan instrumen tumbuhnya kota, dan jaring jalan itu merupakan tulang punggungnya kota.

    Jangankan kabupaten, dunia saja sekarang sudah tanpa batas. Yang penting, wilayah itu bisa kita buka. Kalau bisa kita lakukan bukan hanya kota yang diuntungkan, tapi juga Konsel dapat diuntungkan.

    Pemindahan pelabuhan itu, suka atau tidak suka harus kita lakukan. Dengan demikian, perairan kita bisa dilalui kapal-kapal besar. Meski, begitu pelabuhan yang ada tetap kita manfaatkan, yang tentunya untuk kapal-kapal kecil. Kemudian lalu lintas kontainer tak akan terjadi penumpukan. Kalau itu bisa di wujudkan, maka kota akan berkembang secara merata. Kapal besar tentu tak akan kesulitan lagi mengingat di Bungkutoko sudah cukup dalam.

    Itu salah satu upaya kita untuk mengembangkan kawasan ini selain Outter Ring Road, sehingga jalan kita bisa membentuk seperti cincin. Tapi, jembatan ini prioritas berikutnya. Jangan kita berpikir harus dibangun sekarang. Yang mendesak sekarang, kita pindahkan dulu pelabuhan, sehingga lebih ekonomis. Kenapa? Karena kalau kita bisa pindahkan pelabuhan ke Bungkotoko, maka kita bisa bangun jembatan lebih pendek. Kalau dibangun sekarang, maka biayanya akan besar karena jembatannya akan sangat tinggi.  Tapi, kalau pelabuhan kapal besar, seperti kapal kontainer dan Tilong Kabila dialihkan ke Pelabuhan Bungkutoko, maka biaya pembangunan jembatan tentu akan murah karena jembatannya akan pendek. Kalau kita langsung bangun sekarang ini, mahal dan tak menguntungkan ke depan. Dari desain yang kita lakukan, bila dibangun sekarang bentangannya lebih dari 750 M, karena harus dilalui kapal. Itu dari kantor Camat Abeli trus ke Kasilampe, itu mahal sekali.

    Persoalan Teluk Kendari memang harus kita maksimalkan. Sebab, Kendari ini ada karena ada Teluk. Dulu disebut Vosmaer’s Baai, dinamakan demikian karena berita tertulis pertama Kota Kendari di peroleh dari tulisan Vosmaer (1839) yang mengunjungi Teluk Kendari Untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Mei 1831. Untuk itu, saya akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Teluk. Caranya, kita akan menyedot material di teluk. Sebab, kalau ibarat penyakit, teluk sekarang ini sudah sakit, sehingga harus ada langkah-langkah kuratif. Kalau tidak, pendangkalan akan terus terjadi. Satu tahun kita bisa isap satu juta kubik, dan lumpurnya kita gunakan untuk timbunan. Di sini, filling ingeneering. Pasir di kali saja, bisa disedot dengan genset. Kenapa tidak, kita sedot teluk tentu dengan teknologi yang lebih tinggi. Kalau perlu kita bangun pulau di tengahnya, untuk menjadi tempat wisata. Bersamaan itu juga kita melakukan pencegahan agar erosi dari kawasan Nangananga tak terjadi lagi.

    Yang pertama saya berharap agar Pemerintah Pusat membantu sepenuhnya pembangunan Outter Ring Road di Kota Kendari karena selain untuk pengembangan wilayah kota juga merupakan pengalihan jalur Jalan Nasional sehingga lalu lintas lokal tidak bercampur lagi dengan lalu lintas jarak jauh (dari luar kota) yang akan menuju/masuk Pelabuhan Kendari.  

Selain itu saya juga berharap agar Pemerintah Pusat bisa berkosentrasi membangun secepatnya Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi yang menuju Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah hingga ke Bau-Bau ( Pulau Buton). Alokasi dananya kalau bisa jangan tanggung-tanggung, harus besar sehingga satu kali langsung selesai. Kalau pengalaman kita dulu, karena dananya tanggung hanya bisa dibangun 5 km atau 10 km. Dampaknya, pembangunan jalan belum selesai, sudah rusak lagi yang dibangun sebelumnya. Mudah-mudahan Pemerintah Pusat sudah ke arah situ dulu.

    Kami sudah melaunching Program Persaudaraan Madani yakni, mempersaudarakan antara keluarga mampu dengan keluarga miskin. Konsepnya sederhana, orang miskin di Kota Kendari ini ada 33,8 % . itu berarti ada 66,2 persen yang mampu. Kalau yang 33,8 persen ini kita persaudarakan dengan yang 66,2 persen ini, maka  selesai itu masalah kemiskinan. Selain itu kami juga membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Kredit Mikro , yang memberikan pinjaman tanpa agunan kepada pedagang bakulan/pedagang kaki lima dengan memprioritaskan bantuan kepada kaum perempuan.(***)